Soal Penghapusan PBB, Ridwan Kamil Minta Pusat Diskusi dengan Daerah


BANDUNG - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, meminta pemerintah pusat terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah baikkKota ataupun kabupaten terkait rencana penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, PBB merupakan salah satu penyumbang dalam pendapatan asli daerah (PAD). “Saya inginnya pemerintah pusat berdiskusi dulu dengan kami di daerah karena porsi pajak yang jadi PAD Pemkot dan Kabupaten jumlahnya lumayan signifikan sekitar 20 persenan,” kata Emil, di Bandung, Sabtu (7/2/2015).

Emil menambahkan, dengan dihapuskannya PBB, kota yang tengah berkembang seperti Kota Bandung akan terhambat pembangunannya. “Kami di daerah-daerah dengan otonomi ini kan butuh biaya besar untuk membangun infrastruktur, perbaikan kesehatan dan pendidikan,” imbuhnya.

Jika rencana tersebut digulirkan, lanjut Emil, bukan tidak mungkin beberapa proyek besar di Kota Bandung akan mandek. “Dengan rencana pencabutan PBB dan NJOP ini kan membuat rencana-renana pembangunan di Bandung banyak hilang,” akunya.

Kalaupun memang rencana tersebut tetap dijalankan, Emil berharap ada proses transisi agar pemerintah daerah tidak kaget dan membuat rencana pembangunan infrastruktur terhambat. “Diskusi dulu, siapa tahu ada cara-cara lain untuk membantu spekulannya, tanpa membuat fiskal pemerintah kota berkendala,” tandasnya.