Pengelolaan Bandros akan Dialihkan dari BP2KP ke Dinas Pariwisata


BANDUNG - Pengelolaan bus wisata Bandros (Bandung Tour on Bus) akan dialihkan dari Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung (BP2KP) ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mulai Sabtu (20/12/2014) nanti. Satu bus baru akan dioperasikan untuk memenuhi antusiasme publik yang besar.

Saat ini hanya satu bus Bandros merah yang beroperasi. Setiap hari bus tersebut sanggup melakukan lima sampai enam rit perjalanan dengan mengangkut jumlah maksimal penumpang 40 orang. Tak terhindarkan seringkali ditemui antrean di titik berangkat bus di Taman Kandagapuspa.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui, jumlah bus Bandros yang baru satu unit ini rentan menjadi akar masalah. Karena itu, ia menginstruksikan penambahan satu unit lagi untuk segera dioperasikan mulai akhir pekan ini.

“Disbudpar akan ambil alih (pengelolaan Bandros). Mulai Sabtu kita pakai sistem baru. Bus ditambah yang warna kuning sehingga jadi dua,” tutur Ridwan, Kamis (18/12/2014), di Balai Kota Bandung.

Selain mengalihkan kewenangan pengelolaan dan menambah satu unit bus Bandros, Ridwan juga menginstruksikan pemindahan pangkalan bus wisata ini dari Taman Kandagapuska ke Taman Cibeunying. Hal ini dikarenakan lokasi saat ini kurang representatif untuk menampung antrean warga. “Di Cibeunying, kita bisa lebih leluasa,” katanya.

Kepala BP2KB Nicolaus Lumanauw mengaku belum mengetahui pengalihan kewenangan pengelolaan bus Bandros dari badan yang ia pimpin ke Disbudpar. Meski demikian, ia sepakat perihal pentingnya pelaksanaan evaluasi terhadap pengelolaan selama ini.

“Evaluasi itu penting. Kami sepakat. Ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam pengelolaan Bandros ini,” ucap Nicolaus.

Menurut Nicolaus, salah satu persoalan utama dalam pengelolaan bus Bandros adalah terlalu sedikitnya armada. Dengan hanya mengoperasikan satu unit, BP2KB kesulitan memenuhi antusiasme warga yang ingin merasakan wisata keliling kota.

“Dukungan dari pemkot selama ini sudah baik, sudah cukup. Hanya jumlah unit bus saja yang mesti segera ditambah agar sanggup memenuhi keinginan warga,” katanya. (IR/Pikiran Rakyat)